Ask Me :
Abraham Samad: Penundaan Proses Hukum Calon Kepala Daerah Berbahaya Bagi Proses Hukum

Abraham Samad: Penundaan Proses Hukum Calon Kepala Daerah Berbahaya Bagi Proses Hukum

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menilai penundaan proses hukum kepala daerah yang terjerat kasus korupsi adalah suatu kebijakan yang berbahaya bagi proses hukum. Ia menilai para tersangka korupsi dapat menghilangkan barang bukti bila proses penyelidikannya ditunda.

"Kalau diadakan penundaan maka yang bisa terjadi seperti yang disampaikan, kasusnya sudah berjalan karena ada Pilkada, maka lantas ditunda. Maka yang terjadi yang bersangkutan bisa menghilangkan barang bukti (itu dampak yg paling berbahaya)," ujar Samad dalam diskusi di Cikini Jakarta Pusat, Sabtu (17/3).

Ia khawatir bila barang bukti hilang akibat penundaan proses hukum maka tersangka tersebut dapat diputus bebas di pengadilan."Kalau dia menghilangkan barang bukti proses penegakan hukumnya akan terhambat. (Kasus) bisa berjalan di tempat dan tidak akan membuahkan hasil yang maksimal," lanjutnya.

 

Samad juga menilai, jika penundaan penetapan tersangka diumumkan setelah Pilkada selesai, maka masyarakat nantinya akan memiliki pemimpin korup. "Coba kita bayangkan misalnya calon kepala daerah terpilih itu adalah tersangka. Kira- kira kita bisa membayangkan negara akan seperti apa. Ini kan sudah banyak contoh ada calon bupati yang korupsi tapi terpilih tetap dilantik. Saya pikir tidak ada negara di dunia ini yang seperti begini. Saya rasa merusak peradaban," tutur Samad.